Tikus dan buku tersebut menyimbolkan korupsi telah menggerogoti dana pendidikan sehinga kualitas pendidikan tidak kunjung baik.
Dasar pelaporan, KAKP menilai, penanganan kasus dugaan korupsi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dan Block Grant sebesar Rp4,5 miliar tidak serius ditangani oleh Kejati DKI.
"Perkembangan kinerja di Kejati kurang baik. Saat ini kerugian keuangan negara sedang dihitung untuk menetapkan tersangka, padahal laporan ini sudah meningkat ke penyidikan pada Juni 2010," papar Peneliti
Indonesia Corruption Watch (ICW), Febri Hendri usai melaporkan di gedung KPK, Jakarta, Selasa(21/12/2010).
Dugaan korupsi itu diduga terjadi di enam sekolah yaitu:
SMP 95, SMP 84, SMp 30 SMP 28, SMP 190 dan SDN 12 Rawamangun.
"Dengan itu kami melaporkan Kejati DKI dan tim penyidiknya ke KPK," tandas Febri Hendri. Dia menilai, KPK bisa terlebih dahulu melakukan supervisi atas penanganan kasus tersebut di kejati, sebelum akhirnya
mengambil alih.
"Jika penanganannya oleh Kejati masih berlarut-larut, maka kami berharap KPK mengambil alih penyidikkannya," harap Febri.
Koalisi yang juga terdiri dari antara lain, Forum TKBM Jakarta dan Aliansi Orang Tua Murid Peduli Pendidikan berharap KPK dibawah kepemimpinan Ketua KPK yang baru Busyro Muqoddas segera mengusut dan menuntaskan kasus korupsi di dunia pendidikan itu.
sumber:http://nasional.inilah.com/read/detail/1077932/lamban-usut-korupsi-kejati-dki-dilaporkan-ke-kpk
0 Comment:
Posting Komentar